Aroma Jelang Pilkada Imbas Pecah Kongsi Cost Politik Bisa Makin Tinggi

Pasifiknews.Com_Madiun. Aroma perhelatan Pilkada Kota Madiun 2024 makin menarik untuk dicermati. Ajang kompetisi politik yang kita harapkan bisa menggambarkan sebuah Demokrasi yang sehat dan berkwalitas menjadi sebuah pertaruhan bagi Masyarakat,Penyelenggara Pilkada, Politikus dan para Pemerhati Daerah. Potret kompetisi Pilcaleg dalam Pemilu kemarin setidaknya bisa menjadi pengetahuan dan pengalaman bersama untuk penyelenggaraan Ajang Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Kota Madiun yang direncanakan akan digelar pada November 2024 ini. Fakta politik dalam Pilcaleg kemarin belum bisa lepas dari ‘ politik transaksional ‘ yang dari sisi pembiayaan atau cost politiknya sangat tinggi.Hal ini terjadi karena salah satu faktornya adalah jumlah kompetitor Calegnya cukup banyak sementara kuota kursi yang diperebutkan terbatas. Otomatis tingkat persaingan dan kompetisinya makin sangat tinggi dan bargaining ‘ politik transaksionalnya ‘ sangat berpengaruh dengan perolehan suara yang akan diperoleh.

Pengamat politik Nanang Suprapto menilai dari sisi cost politik di Pencalegan Pemilu kemarin menurutnya menjadi catatan penting agar sebisa mungkin tidak terjadi di Pilkada kota Madiun nanti. Issue pecah kongsi yang dicuatkan oleh segelintir orang di ranah warga masyarakat Kota Madiun menurut Nanang adalah hanya ‘ Permainan Bobotoh ‘ saja. Ada potensi skenario pecah kongsi yang sebenarnya menurut Nanang hanya untuk untuk kepentingan ‘ bobotoh politik ‘ . Sebaliknya jika skenario pecah kongsi ini benar benar terjadi justru menurutnya hanya akan menimbulkan potensi Cost Politik yang makin tinggi dan juga berpotensi memecah belah kelompok kelompok masyarakat makin besar. Tingkat persaingan atau kompetisi dari para Calon Walikota dan Calon Wakil walikota Madiun jika terjadi pecah kongsi diprediksi justru makin besar dan dikhawatirkan akan membuka potensi pelanggaran pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada yang kita harapkan bersama bisa lebih demokratis dan berkwalitas nantinya.

” Di pencalegan pemilu kemarin kan jumlah Calegnya banyak dan kompetisi serta persaingannya masih belum bisa lepas dari ‘ politik transaksional ‘ sementara di Pilkada Kota Madiun nanti calonnya kan tidak sebanyak caleg, jadi berbeda panggungnya ” , Kata Pengamat politik Nanang Suprapto kepada media ini. Ditambahkan oleh Nanang bahwa menurutnya warga masyarakat Kota Madiun adem ayem saja selama ini dan suasana hubungan antara walikota dan wakil walikota selama ini juga terlihat baik baik saja. Jika yang terjadi sudah adem ayem dan baik baik saja , kenapa tidak dilanjutkan saja. Masih menurut Nanang bahwa wacana pecah kongsi tersebut sebenarnya juga bisa muncul dari pihak pihak dilingkup internal sendiri , yang oleh karenanya menurut Nanang bahwa mempertimbangkan keputusan politik yang akan diambil itu merupakan strategi atau kunci bagi Calon untuk berkompetisi di Pilkada Kota Madiun nanti.

Menurutnya bahwa tidak akan ada yang menang jika pecah kongsi tersebut dilakukan , karena ukuran prestasi dan penghargaan selama memimpin bukan menjadi ukuran yang mutlak dan jaminan kemenangan dalam sebuah kontestasi politik. Aroma dan peta politik menjelang keputusan KPU terkait perolehan suara Pemilu dan Perolehan kursi Partai di DPRD kota Madiun sekitar 30 Maret ini tentunya juga akan menjadi perhitungan politik bagi Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil walikota Madiun yang tentu akan sangat Dinamis nuansa politiknya. Sepertinya untuk bisa memberangkatkan Calon Walikota dan Calon Wakil walikota Madiun di Pilkada 2024 ini diperlukan Koalisi dari beberapa Partai Politik mengingat dari hasil perhitungan perolehan suara Pemilu kemarin, perolehan jumlah kursi DPRD cukup merata di masing masing Partai Politik peserta Pemilu di Kota Madiun.

” Untuk sebesar besarnya kepentingan masyarakat, potensi Cost Politik yang tinggi dan berdampak bisa memecah belah kelompok masyarakat , pecah kongsi tidak akan menguntungkan kedua belah pihak ” Kata Nanang Suprapto mengakhiri wawancara dengan media ini. ( Jhon ).