Walikota Madiun Maidi Diamankan KPK Diduga Terkait Fee Proyek dan Dana CSR

Pasifiknews.com_MADIUN – Wali Kota Madiun, Maidi, diduga telah diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026).

 

Informasi penindakan tersebut mencuat setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, terlihat berada di Mapolres Madiun. Saat dikonfirmasi awak media, Soeko membenarkan kedatangannya, namun enggan memberikan penjelasan rinci.

 

“Belum,” ujar Soeko singkat sembari masuk ke mobil. Ia hanya menyebut kedatangannya terkait penyelidikan. “Tentang penyelidikan,” katanya singkat.

 

KPK mengonfirmasi telah mengamankan sebanyak 15 orang dalam kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Madiun. Dari jumlah tersebut, sembilan orang, termasuk Maidi, dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

 

“Benar, hari ini tim sedang melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi.

 

Menurut Budi, OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik penerimaan uang jatah atau fee proyek serta pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) di Kota Madiun.

 

“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujarnya.

 

Dalam operasi senyap tersebut, penyidik KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Sementara itu, proses pemeriksaan awal terhadap sejumlah pihak dilakukan di Polres Madiun.

 

Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara, S.H., S.I.K., M.Si membenarkan adanya aktivitas KPK di kantornya. Ia menyebut pihaknya hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan.

 

“Tadi sekitar pukul 08.30 WIB ada dari pihak KPK mendatangi Polres Madiun dalam rangka pemeriksaan. Untuk teknis pelaksanaannya kami kurang paham dan saat ini sudah meninggalkan Polres Madiun,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, penyidik KPK menggunakan empat ruangan di Satreskrim Polres Madiun. “Kami hanya memfasilitasi ruangan untuk perbincangan saja,” kata Kapolres.

 

Maidi diketahui kembali terpilih sebagai Wali Kota Madiun dalam Pilkada Serentak November 2024 bersama Wakil Wali Kota Bagus F Panuntun. Pasangan ini meraih 65.583 suara atau sekitar 56 persen, mengungguli pasangan Bonie Laksmana–Bagus Rizki yang memperoleh 45.923 suara (39,2 persen) serta Inda Raya–Aldi dengan 5.522 suara (4,7 persen).

 

Maidi–Panuntun memenangkan pemilihan di seluruh tiga kecamatan di Kota Madiun dengan dukungan 11 partai politik, di antaranya PSI, NasDem, Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, PPP, PBB, Gelora, dan Prima.

 

Sebelum terjun ke dunia politik, Maidi mengawali karier sebagai guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun pada akhir 1980-an. Ia kemudian menjabat sebagai Kepala SMAN 2 Kota Madiun, hingga menapaki berbagai posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dan Sekretaris Daerah.

 

Maidi pertama kali terjun ke politik pada Pilkada 2018 dan terpilih sebagai wali kota bersama Inda Raya. Pada 2024, ia kembali mencalonkan diri dan memenangkan kontestasi untuk periode keduanya.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif dan belum menetapkan status hukum para pihak yang diamankan.(Pam.Jhn).