Proyek Milyaran Rupiah Di Magetan Diduga Abaikan K3 & Terkesan Asal asalan
Pasifiknews.com_Magetan.Salah satu Proyek Pekerjaan yang berlokasi di Desa Krowe Kabupaten Magetan, di duga tidak mengindahkan keselamatan kerja (K3) dan berpotensi melanggar hukum.
Merespon informasi dari masyarakat dan saat Jurnalis media ini melakukan Investigasi di lokasi Proyek Pekerjaan tersebut, tercantum pada papan informasi pekerjaan rehabilitasi jalan Krajan-lembean Kulon Kabupaten Magetan dengan nomor spk A.7.19/08/403.104/SPPP/VI/
Sesuai investigasi dilapangan, disinyalir Kontraktor pelaksana tidak memasang rambu pengatur jalan untuk para pengguna jalan ( Red -jalan alternatif) dan para pekerja tidak menggunakan helm standar kerja,sepatu Safety dan perlengkapan lain sesuai standard yang sebenarnya harus di terapkan oleh setiap Perusahaan.
Idealnya kontraktor dapat memikirkan keselamatan dan kesehatan para pekerja dan Kontraktor jangan semaunya sendiri,hal ini harusnya perlu diberikan sanksi.
Jika mengacu Regulasi yang ada,sesuai peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1970 tentang K3, setiap perusahaan wajib mengutamakan K3. Jika tidak, maka perusahaan harus bersiap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.Standar K3 ini sudah merupakan kewajiban yang harus dijalankan perusahaan. Kalau ada perusahaan yang membandel, ya mereka harus diberi sanksi. Bisa sanksi mencabut izin perusahaan atau sanksi lainnya sesuai aturan perundang-undangan.
Atas dasar informasi dan temuan ini, diharapkan agar Pemerintah terkait serta pihak penegak hukum untuk dapat memberikan sanksi tegas kepada perusahaan kontraktor yang tidak mematuhi K3. Kelalaian seperti ini dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi teguran hingga sanksi pidana seperti yang diamanatkan dalam undang-undang yang berlaku.
Saat Jurnalis Media Online PASIFIK NEWS.COM investigasi dilapangan juga tidak melihat adanya Konsultan Pengawas dari dinas terkait dan hingga berita ini di publikasikan belum diperoleh tanggapan ataupun sanggahan dari pihak Kontraktor.(FJAR).
Artikel Terkait
