” Aplikasikan Ilmu ” Mahasiswa FH UNIPMA Ikuti Program Magang Reguler di Instansi Pemerintahan dan Kantor Hukum

Aplikasikan Ilmu di Dunia Kerja Nyata, Magang Berlangsung 15 Juli – 15 September 2026
Pasifiknews.com_Madiun.Pada 3 September 2026 , Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun / UNIPMA kembali mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti Program Magang Reguler. Program ini dilaksanakan mulai 15 Juli 2026 sampai 15 September 2026 di berbagai Instansi Pemerintahan dan Lembaga Hukum di wilayah eks-Karesidenan Madiun.

Beberapa lokasi tujuan magang tahun ini antara lain:
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.
2. DPRD Kabupaten Magetan.
3. Kantor Notaris di Kabupaten Ngawi.
4. Kantor Hukum di Kabupaten Madiun.
Magang reguler ini merupakan bagian dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bertujuan menjembatani antara teori di bangku kuliah dengan praktik di lapangan.

Seperti diketahui bahwa Dosen Pembimbing Lapangan Fakultas Hukum UNIPMA yakni Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H., menyampaikan harapan kepada mahasiswa peserta magang ;
” Mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan semua ilmu yang didapat dari ruang kuliah di tempat magang. Selain itu, mereka juga dituntut untuk memiliki etika profesi, disiplin, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja di instansi masing-masing “, ujar Dimas.
Lebih lanjut dikatakan bahwa Selama 2 bulan, mahasiswa tidak hanya menjadi observer. Mereka dilibatkan langsung dalam kegiatan administrasi kependudukan, persidangan dan legislasi di DPRD, pembuatan akta di kantor notaris, serta pendampingan hukum dan pembuatan dokumen di kantor hukum.
Melalui program ini, FH UNIPMA berkomitmen mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap kerja dan memahami dinamika hukum di masyarakat.
Seperti diketahui Universitas PGRI Madiun adalah perguruan tinggi yang berkomitmen menghasilkan lulusan berkarakter, profesional, dan berdaya saing. Fakultas Hukum UNIPMA fokus pada pengembangan SDM hukum yang berintegritas dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional. (Jhon).












