Demo di DPRD Kota Madiun SBMR: Korupsi Jadi Akar Masalah Rakyat Kecil

 

Pasifiknews.com_Madiun. Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) menilai korupsi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga akar dari berbagai persoalan yang langsung dirasakan masyarakat kecil. Dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Madiun, Kamis (27/8/2026), SBMR menegaskan praktik korupsi berdampak pada buruh, pedagang kaki lima, pengemudi ojek online, dan kelompok masyarakat kecil lainnya.

Ketua SBMR, Aris Budiono, mengatakan korupsi telah merampas hak rakyat kecil dan membuat buruh kerap menjadi pihak yang paling terdampak saat krisis terjadi. Menurut dia, setiap kali kondisi ekonomi memburuk, buruh justru lebih dulu menjadi korban pemutusan hubungan kerja, sementara dampak korupsi terus dirasakan masyarakat luas.

“Hari ini kami mendatangi DPRD Kota Madiun untuk menyampaikan aspirasi agar Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor segera disahkan karena koruptor ini sudah melampaui batas. Banyak korban karena koruptor merampas hak rakyat kecil. Sementara kaum buruh kami ini selalu dijadikan tumbal krisis,” kata Aris.

 

Ia menambahkan, korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memukul kehidupan sehari-hari masyarakat kecil yang bergantung pada kondisi ekonomi yang stabil. Karena itu, SBMR mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan sebagai langkah nyata dalam memberantas korupsi.

 

“Kalau seandainya tidak disahkan, kami akan turun lagi. Kami akan menggunakan aksi massa terbuka seperti tahun kemarin apabila tidak segera disahkan. Kami akan tunggu Desember. Disahkan pun tidak serta-merta langsung berlaku, pasti ada undang-undang turunannya,” ujarnya.

Usai aksi unjuk rasa, Sekjen Konfederasi Barisan Buruh Indonesia (KBBI), Musriyanto, juga menyoroti dampak korupsi terhadap masyarakat kecil. Menurut dia, korupsi menjadi akar dari banyak persoalan sosial dan ekonomi yang selama ini membebani buruh, PKL, dan pengemudi ojek online.

 

“Republik baru akan bisa tenang, republik baru akan bisa damai ketika korupsi di republik ini benar-benar dibersihkan. Sepanjang korupsi tidak dituntaskan, maka jangan berharap kepada pemimpin-pemimpin kita akan memberikan kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, dan ketertiban,” ujar Musriyanto.

Ia menilai, jika korupsi benar-benar ditekan, sejumlah persoalan rakyat kecil juga dapat berkurang. Menurut dia, keresahan soal upah minimum, penggusuran pedagang kaki lima, hingga biaya hidup pengemudi ojek online tidak lepas dari tata kelola negara yang belum bersih.

 

“Kalau kita set back ke belakang dan itu dinikmati di republik ini, saya yakin kita akan jarang turun aksi. Mungkin guru sendiri pun tidak akan ribut soal upah minimum, PKL tidak resah soal penggusuran, ojol tidak repot soal biaya hidup, dan anggaran kita pasti juga akan besar,” katanya.

Musriyanto menegaskan, pemberantasan korupsi harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Ia menyebut, bila korupsi diberantas secara serius, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat kecil yang selama ini paling rentan terhadap dampaknya.( Pam.Jhn).